BLORA– MEDIA CAKRA NUSANTARA,- Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Desa se-Kecamatan Blora yang digelar di Surabaya diduga kuat menyisakan persoalan serius terkait transparansi dan koordinasi antarpihak. Aroma perselisihan mencuat setelah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membantah keras klaim panitia yang menyatakan bahwa seluruh unsur desa termasuk BPD telah dilibatkan dalam rapat persiapan kegiatan.
Panitia Klaim Sudah Koordinasi dengan BPD
Ketegangan ini mulai mengemuka pada Kamis, 4 Desember 2025. Dalam wawancara eksklusif dengan Suara Jateng di Lantai 5 Hotel Aria Centra Surabaya, salah seorang panitia menegaskan bahwa Bimtek telah melalui proses pembahasan bersama seluruh unsur desa.
“Kegiatan sudah dirapatkan oleh kepala Desa, panitia,dan BPD,” ujar salah satu panitia, seolah ingin menrpis adanya isu negatif mengenai penyelenggaraan Bimtek tersebut.
Pernyataan tersebut seolah menggambarkan bahwa koordinasi berjalan sempurna dan BPD turut memberikan persetujuan sejak tahap awal.
Ketua BPD Blora Bantah Keras: “Tidak Ada Rapat!”
Namun tak lama berselang, narasi yang dibangun panitia itu seketika runtuh. Ketua BPD Blora, Dhori, saat dikonfirmasi media melalui pesan WhatsApp pada Senin, 9 Desember 2025, memberikan bantahan tegas yang menohok.
“Tidak ada rapat yang melibatkan BPD,” tegas Dhori.
Jawaban singkat namun lugas tersebut membuka celah besar terhadap dugaan ketidakterbukaan dalam proses perencanaan kegiatan. Jika BPD sebagai lembaga resmi desa tidak pernah diundang atau dilibatkan, maka legitimasi pelaksanaan Bimtek patut dipertanyakan.
Perlu Pengawasan Ketat dari Dinas Terkait
Perbedaan pernyataan antara panitia dan Ketua BPD ini menimbulkan tanda tanya besar. Publik pun mulai menduga adanya potensi maladministrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang melibatkan anggaran BHPR tersebut.
Suara Jateng menilai perlunya pengawasan serius dari Inspektorat maupun Pemerintah Kabupaten Blora. Jangan sampai ada upaya menutupi fakta atau mengabaikan potensi penyimpangan wewenang.
Kegiatan Bimtek yang seharusnya menjadi sarana peningkatan kapasitas perangkat desa kini justru menjadi sorotan karena dugaan minimnya transparansi.
Suara Jateng berkomitmen untuk terus menelusuri dan mengawal perkembangan kasus ini hingga seluruh fakta terang benderang. Publik berhak mendapatkan informasi yang benar dan jelas tanpa ada yang disembunyikan.
(SAM)
