BLORA—MEDIA CAKRA NUSANTARA,- Forum Migas Jawa Tengah menyampaikan aspirasi strategis kepada Gubernur Jawa Tengah cq. Bupati dan Wakil Bupati Blora terkait pengelolaan minyak mentah yang berasal dari sumur-sumur minyak rakyat di wilayah Kabupaten Blora, Rabu (25/12/2025).
Dalam surat aspirasi yang disampaikan, Forum Migas Jateng mendorong agar minyak mentah dari sumur rakyat tidak lagi dijual atau dialirkan keluar daerah, khususnya ke Wonocolo, Jawa Timur. Mereka menilai, pengelolaan dan pengolahan migas berbasis masyarakat yang dilakukan secara resmi di Blora akan memberi dampak ekonomi yang lebih besar bagi daerah dan masyarakat lokal.
Forum Migas Jateng mengusulkan pengelolaan migas rakyat dilakukan melalui skema kelembagaan resmi, seperti koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau kemitraan legal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keberhasilan pengelolaan sumur minyak rakyat di Desa Plantungan, Kabupaten Blora, yang dinilai berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, turut disorot sebagai model rujukan. Forum Migas Jateng menilai model tersebut layak dijadikan bahan pembelajaran dan adaptasi kebijakan di Blora secara lebih luas.
Tiga langkah strategis yang ditekankan Forum Migas Jateng untuk Blora meliputi:
Penetapan wilayah pengelolaan sumur minyak rakyat di Blora;
Pengembangan fasilitas pengolahan minyak mentah skala daerah;
Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat lokal sebagai pelaku utama yang legal, aman, dan berkelanjutan.
Mereka juga memohon dukungan kebijakan konkret dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Blora untuk memfasilitasi implementasi hilirisasi migas rakyat di daerah.
Forum Migas Jateng berharap Kabupaten Blora dapat naik kelas, tidak hanya sebagai daerah penghasil migas, tetapi juga menjadi pusat pengolahan migas rakyat yang sah, mandiri, dan bermartabat.
Surat aspirasi tersebut ditandatangani oleh Forum Migas Jawa Tengah sebagai bentuk dorongan kolaboratif agar pengelolaan migas rakyat Blora memberi manfaat maksimal bagi ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat lokal.
(RED)
