BLORA , MEDIA CAKRA NUSANTARA – Forum diskusi bertajuk Ngopi Bareng Forkopimda Blora dengan tema “Blora Ramah Investasi” yang digelar di Auditorium Polres Blora, Selasa (26/5/2026), berujung ricuh setelah seorang wartawan diduga mengalami framing opini hingga diminta keluar dari ruang forum.
Wartawan tersebut diketahui bernama Lilik Yuliantoro dari media tuturpedia.com. Dalam potongan video yang beredar di media sosial, Lilik tampak seolah menolak keberadaan investasi pabrik di Kabupaten Blora. Namun sejumlah peserta forum menyebut narasi video yang beredar tidak utuh dan berpotensi menyesatkan opini publik.
Menurut keterangan beberapa saksi, Lilik sebenarnya sedang menyampaikan kritik sekaligus usulan agar arah investasi di Blora lebih difokuskan pada sektor padat karya, seperti industri sepatu, tas, garmen, dan pakaian jadi yang dinilai mampu menyerap tenaga kerja lokal secara besar-besaran.
Usulan tersebut disampaikan sebagai bentuk keprihatinan terhadap banyaknya lulusan SMA, SMK hingga sarjana asal Blora yang selama ini harus merantau ke luar daerah demi mencari pekerjaan.
Situasi forum mulai memanas ketika moderator yang disebut juga menjabat sebagai Komisaris BPE Blora memotong penyampaian Lilik. Bahkan, moderator dikabarkan meminta aparat Satpol PP untuk mengeluarkan wartawan tersebut dari ruang forum.
Permintaan pengusiran disebut terjadi hingga dua kali sebelum akhirnya Lilik memilih keluar atau walk out secara mandiri dari kegiatan tersebut.
Insiden itu langsung memicu perhatian peserta forum. Pasalnya, kegiatan yang dihadiri unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, DPRD, organisasi masyarakat, LSM, dan media tersebut semestinya menjadi ruang dialog terbuka untuk menyerap aspirasi publik.
Saat dikonfirmasi usai acara, Lilik menegaskan dirinya tidak pernah menolak investasi masuk ke Blora. Ia justru mendorong investasi yang mampu membuka lapangan pekerjaan luas bagi masyarakat lokal.
“Saya hanya ingin menyampaikan realita yang terjadi. Banyak anak-anak Blora harus keluar kota untuk bekerja. Forum ini seharusnya menjadi ruang solusi bersama, bukan malah membungkam suara,” ujarnya.
Ia juga mengkritik jalannya forum yang menurutnya terlalu normatif dan tidak menyentuh persoalan utama ketenagakerjaan di Kabupaten Blora.
“Kurang lebih tiga jam isinya teori-teori dan sedikit-sedikit membahas minyak. Padahal yang dibutuhkan masyarakat adalah investasi padat karya seperti pabrik sepatu, tas, baju, garmen, dan lainnya,” tegasnya.
Lilik mengaku selama ini aktif mendorong masuknya investasi padat karya ke Blora. Ia bahkan mengklaim telah mengirim surat ke sejumlah perusahaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur serta melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah.
Peristiwa tersebut memunculkan sorotan terhadap profesionalitas penyelenggara forum, khususnya BPE Blora. Sejumlah peserta menilai moderator seharusnya menjaga ruang diskusi tetap terbuka, demokratis, dan menghormati kebebasan berpendapat.
Apalagi forum tersebut disebut menggunakan fasilitas negara karena difasilitasi oleh Kesbangpol Blora dan diduga didanai melalui kegiatan DPRD Blora.
Hingga berita ini ditulis, pihak BPE Blora maupun DPRD Blora belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan framing dan upaya pengusiran wartawan dalam forum tersebut.
Di sisi lain, salah satu anggota DPRD Blora yang hadir dalam kegiatan itu juga mengungkap pernyataan mengejutkan terkait sosok bernama Seno yang disebut terlibat dalam inisiasi acara.
“Sebelum acara dimulai saya sempat bertanya ke Pak Kapolres, ‘Loh kok ada Seno ndan?’ lalu dijawab, ‘Ini inisiasi Seno yang komunikasi dengan saya untuk mengadakan acara ini,’” ujar anggota DPRD tersebut.
Politisi itu mengaku memilih meninggalkan forum sebelum acara selesai.
“Saya pulang duluan. Jujur saya lihat Seno sudah ilfil. Ini sebenarnya acara apa,” pungkasnya.
Kini publik menanti penjelasan resmi dari pihak penyelenggara terkait polemik yang dinilai mencederai semangat keterbukaan demokrasi dalam forum publik di Kabupaten Blora.
(Redaksi/SAM)
