BLORA, MEDIA CAKRA NUSANTARA — Keresahan para petani tebu di Kabupaten Blora semakin memuncak di tengah belum adanya kepastian terkait keberlangsungan industri gula di daerah tersebut. Ribuan petani bersama elemen masyarakat dan mahasiswa dijadwalkan menggelar aksi bertajuk “Tumpah Tebu” di depan PG GMM pada Senin, 1 Juni 2026 mulai pukul 08.00 WIB.
Aksi tersebut akan menjadi bentuk protes terbuka terhadap kondisi industri gula yang dinilai semakin tidak menentu dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat kecil di wilayah sentra tebu.
Dalam aksi nanti, massa akan menggelar orasi, mimbar bebas, teatrikal rakyat, hingga aksi simbolik menumpahkan tebu sebagai bentuk kekecewaan terhadap berbagai persoalan yang hingga kini belum menemukan kepastian penyelesaian.
Bagi masyarakat desa di Blora, tebu bukan sekadar komoditas pertanian. Tanaman itu menjadi sumber penghidupan ribuan keluarga, mulai dari petani, buruh tebang, sopir angkutan, pekerja bongkar muat, hingga pedagang kecil yang menggantungkan roda ekonomi pada musim giling.
Kondisi yang terjadi di PG GMM disebut telah memukul perputaran ekonomi masyarakat. Aktivitas industri yang tidak stabil membuat dampaknya dirasakan hingga ke sektor usaha kecil di desa-desa sekitar.
Koordinator aksi dari Front Blora Selatan, Exy Wijaya, mengatakan aksi tersebut lahir dari akumulasi kekecewaan petani yang merasa terlalu lama menunggu kepastian.
“Petani sudah berkali-kali diminta bersabar, tetapi yang diterima justru ketidakjelasan. Kami membawa tebu sebagai simbol jerih payah rakyat yang jangan sampai dipermainkan. Kalau negara terus membiarkan rakyat kecil menanggung dampak krisis sendirian, maka gelombang perlawanan akan terus membesar,” ujarnya, Rabu (27/5/2026).
Menurut Exy, petani tidak boleh terus menjadi pihak yang paling dirugikan dalam persoalan tata kelola industri gula.
“Yang bekerja di sawah rakyat, yang menanggung dampaknya juga rakyat. Jangan sampai petani hanya dijadikan penyangga ketika industri sedang bermasalah,” lanjutnya.
Hal senada disampaikan Koordinator Paguyuban Petani Tebu Blora, Anton Sudibyo. Ia menegaskan persoalan yang terjadi saat ini sudah menyentuh kebutuhan dasar masyarakat desa.
“Tebu ini sumber penghidupan masyarakat. Dari hasil tebu, petani membiayai sekolah anak, memenuhi kebutuhan rumah tangga, hingga menghidupi para pekerja di sektor tebang dan angkut. Kalau kondisi industri gula terus tidak jelas dan petani ikut dikorbankan, dampaknya sangat luas,” katanya.
Anton juga meminta pemerintah pusat dan DPR RI turun langsung melihat kondisi petani di lapangan.
“Kami berharap Komisi IV dan Komisi VI DPR RI datang langsung ke Blora agar mengetahui kondisi sebenarnya. Jangan hanya menerima laporan di pusat. Negara harus hadir mendengar suara petani,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Paguyuban Petani Tebu Blora, Hairul Anwar, menyoroti pentingnya transparansi terkait persoalan keuangan PG GMM yang disebut memiliki beban utang hingga sekitar Rp2 triliun.
“Masalah utang perusahaan harus disampaikan secara transparan kepada publik. Petani jangan sampai menjadi korban dari persoalan manajemen perusahaan. Kami menolak jika rakyat kecil harus ikut menanggung dampak kesalahan tata kelola,” ujarnya.
Hairul menambahkan, apabila persoalan industri gula tidak segera diselesaikan secara adil, dampaknya akan semakin terasa di tingkat desa.
“Ketika petani jatuh, ekonomi desa ikut terpukul. Warung sepi, buruh kehilangan pekerjaan, dan angka pengangguran bisa meningkat. Ini bukan hanya soal perusahaan, tetapi menyangkut kehidupan sosial masyarakat,” katanya.
Aksi “Tumpah Tebu” diperkirakan menjadi salah satu konsolidasi terbesar petani tebu di Blora dalam beberapa tahun terakhir. Melalui aksi tersebut, massa ingin menunjukkan bahwa keresahan petani tidak lagi bisa dianggap sepele.
Mereka menilai, jika suara rakyat terus diabaikan, maka gelombang protes akan terus tumbuh dari desa-desa sentra tebu yang selama ini menjadi tulang punggung produksi gula di Kabupaten Blora.
(Redaksi/SAM)
