BLORA , MEDIA CAKRA NUSANTARA – Polemik industri gula nasional kembali memanas. Koordinator Aksi Front Blora Selatan, Exi Wijaya, melontarkan kritik keras terhadap tata kelola industri gula yang dinilai gagal melindungi petani tebu dan justru menyeret masyarakat kecil ke jurang kesulitan ekonomi.
Pernyataan tersebut disampaikan Exi dalam forum resmi bertajuk “Ngopi Bareng Forkopimda” yang digelar Pemerintah Kabupaten Blora di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Kamis (28/5/2026).
Dalam forum yang dihadiri unsur pemerintah dan tokoh masyarakat itu, Exi menyoroti kondisi PT Gendhis Multi Manis (GMM) yang disebut memiliki utang hingga Rp2,4 triliun. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi gambaran buruknya tata kelola industri gula yang berdampak langsung terhadap nasib petani tebu di daerah.
“Ketika negara berbicara tentang swasembada gula, jangan sampai petani justru menjadi korban akibat kegagalan tata kelola industri. Utang GMM yang membengkak hingga Rp2,4 triliun menjadi bukti adanya persoalan serius yang harus dibuka secara terang,” tegas Exi dalam orasinya.
Ia menilai krisis yang terjadi tidak hanya menghantam petani tebu, tetapi juga memukul sektor ekonomi masyarakat bawah yang selama ini menggantungkan hidup pada aktivitas pergulaan.
Menurutnya, dampak tersebut dirasakan mulai dari buruh tebang, sopir angkutan tebu, pekerja bongkar muat, hingga pedagang kecil di pedesaan yang menggantungkan perputaran ekonomi pada musim panen dan produksi gula.
Desak Audit BPK dan KPK
Front Blora Selatan bersama aliansi petani tebu mendesak pemerintah pusat segera turun tangan menangani persoalan tersebut. Mereka meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan audit total serta investigasi menyeluruh terhadap PT GMM.
Selain itu, mereka juga meminta DPR RI, khususnya Komisi IV dan Komisi VI, ikut melakukan pengawasan terhadap tata kelola industri gula nasional serta memperjuangkan perlindungan bagi petani tebu lokal.
“Jangan sampai petani terus dijadikan korban dari carut-marut manajemen industri gula. Negara harus hadir memberikan kepastian dan perlindungan,” ujar Exi.
Siapkan Aksi Besar dan Ancam Kepung Jakarta
Sebagai bentuk tekanan kepada pemerintah, Front Blora Selatan mengumumkan rencana aksi unjuk rasa besar-besaran pada 1 Juni 2026 mendatang.
Exi menegaskan bahwa aksi di Blora hanya menjadi langkah awal. Jika tuntutan petani tidak mendapatkan respons nyata, pihaknya siap membawa gelombang aksi lebih besar ke Jakarta.
“Kalau suara petani tetap diabaikan, kami siap datang ke Jakarta. Kami akan bergerak ke depan Istana Negara dan DPR RI agar pemerintah pusat benar-benar mendengar jeritan petani Blora,” tegasnya, disambut teriakan “Hidup Petani!” dari peserta forum.
Aksi tersebut menjadi sinyal kuat meningkatnya keresahan petani tebu di Kabupaten Blora terhadap kondisi industri gula nasional. Mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar program swasembada gula tidak justru mengorbankan kesejahteraan petani sebagai ujung tombak produksi pangan nasional.
(Redaksi/SAM)
