BLORA , MEDIA CAKRA NUSANTARA – Kekecewaan masyarakat Kabupaten Blora terhadap buruknya kondisi jalan provinsi akhirnya mencapai titik puncak. Bertahun-tahun menghadapi kerusakan infrastruktur tanpa solusi yang memadai, warga meluapkan protes dengan cara yang tidak biasa. Ruas jalan Randublatung–Cepu yang rusak parah diblokade, ditimbun tanah grosok, hingga ditanami pohon pisang di tengah badan jalan.
Aksi yang berlangsung pada Minggu (31/5/2026) tersebut menjadi simbol perlawanan warga terhadap lambannya penanganan jalan provinsi di wilayah timur Jawa Tengah. Bahkan, dalam aksi itu muncul papan bertuliskan “KARTU KUNING GUB JTG!!!”, yang dimaknai sebagai peringatan keras kepada Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.
Koordinator Front Blora Selatan, Exi Wijaya, menilai kemunculan simbol kartu kuning tersebut bukan sekadar sindiran, melainkan ekspresi nyata dari kekecewaan masyarakat yang selama ini merasa diabaikan.
“Kartu kuning itu adalah bentuk peringatan dari rakyat. Masyarakat tidak sedang mencari penjelasan soal status kewenangan jalan, tetapi menuntut hak mereka atas infrastruktur yang layak, aman, dan bisa dilalui tanpa mengancam keselamatan,” tegas Exi Wijaya.
Menurutnya, berbagai bentuk kritik dan aspirasi sebenarnya sudah lama disampaikan masyarakat. Mulai dari tulisan-tulisan satire di sepanjang jalan rusak, hingga keluhan yang berulang kali disampaikan kepada pemerintah. Namun hingga kini, kondisi jalan yang menjadi urat nadi perekonomian warga masih jauh dari harapan.
Salah satu tulisan yang sempat viral berbunyi “Wisata Jalan Bosok” dan “Dolan Pak Gub Jateng? Ojo Cangkeman”, yang menggambarkan kekecewaan warga terhadap minimnya perhatian pemerintah provinsi.
Kekecewaan itu semakin membesar setelah pernyataan Gubernur Jawa Tengah yang dinilai tidak menjawab substansi persoalan. Sebelumnya, Wakil Bupati Blora Sri Setyorini telah menyampaikan langsung kondisi jalan provinsi yang rusak kepada pemerintah provinsi. Namun respons yang diterima dianggap lebih menitikberatkan pada persoalan kewenangan daripada solusi konkret.
“Warga tidak membutuhkan penjelasan birokrasi yang panjang. Yang mereka butuhkan adalah jalan yang segera diperbaiki. Ketika masyarakat terus berbicara tetapi pemerintah tidak mendengar, maka lahirlah simbol-simbol perlawanan seperti yang terjadi hari ini,” ujar Exi.
Ia menambahkan, Blora selama ini merasa tertinggal dalam pembangunan infrastruktur provinsi, padahal wilayah tersebut memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Jawa Tengah, khususnya dari sektor energi, pertanian, dan kehutanan.
Menurut Exi, aksi menanam pohon pisang di tengah jalan bukan sekadar bentuk protes, melainkan gambaran ironi yang dirasakan masyarakat.
“Ketika birokrasi memilih tuli terhadap keluhan jalan rusak, rakyat punya cara sendiri untuk berbicara. Pohon pisang yang ditanam di atas aspal hancur itu adalah simbol sarkasme bahwa jalan raya seolah lebih cocok dijadikan lahan pertanian daripada fasilitas publik,” katanya.
Front Blora Selatan mengingatkan bahwa jika persoalan jalan provinsi terus diabaikan, bukan tidak mungkin gelombang protes yang lebih besar akan kembali muncul dari wilayah selatan dan timur Kabupaten Blora.
“Kesabaran masyarakat ada batasnya. Hari ini kartu kuning sudah diberikan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus membaca pesan itu sebagai peringatan serius bahwa rakyat menunggu tindakan nyata, bukan sekadar penjelasan,” pungkas Exi Wijaya.
Aksi warga di Randublatung–Cepu menjadi potret nyata bagaimana persoalan infrastruktur dapat berubah menjadi persoalan kepercayaan publik. Ketika jalan rusak tak kunjung diperbaiki, yang muncul bukan hanya lubang di aspal, tetapi juga jurang ketidakpercayaan antara masyarakat dan pemerintah.
(Redaksi/SAM)
